DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkoordinasi dengan Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengusut dugaan jual beli data pribadi ilegal yang beredar di ruang digital.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkoordinasi dengan Polri untuk mengusut dugaan jual beli data pribadi yang belakangan ramai di ruang digital.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PT Bank Aceh Syariah mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital baru yang mengatasnamakan sistem perpajakan terbaru, CoreTax.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keamanan siber merupakan prioritas utama yang harus dimiliki oleh sistem digital di dunia industri, terutama pada industri strategis yang menyimpan banyak data pribadi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan kegiatan pengambilan gambar atau aktivitas fotografi yang dilakukan di ruang publik wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi I DPR segera melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait isu transfer data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat yang mencuat dalam pembahasan kerja sama penurunan tarif impor.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang mengenai klausul transfer data pribadi dalam Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade, yang diumumkan oleh Gedung Putih pada 22 Juli 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah terus gencar melakukan pemberantasan judi online melalui kolaborasi antar kementerian/lembaga. Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran penting sebagai pihak yang bertugas mengawasi ruang digital agar terbebas dari konten judi online.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Penerapan PNBP dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama. Misalnya, Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dikenakan pemerintah untuk pembuatan SIM, perpanjangan STNK, Plat Kendaraan Bermotor, Pembuatan Passpor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, Pengurusan PT, Penempatan Notaris, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan banyak lagi lainnya. Ada ribuan jenis PNBP di Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Medan - Perkembangan Sosial Media memang berkembang pesat. Namun tentu bisa membawa pengaruh baik dan buruk terhadap penggunaanya dari masyarakat saat ini.
Kehadiran inovasi dan penemuan Teknologi informasi telah menguntungkan beberapa sektor publik dan swasta misalnya penyelenggaraan e-commerce, e-education, e-government, search engines, social networks, smartphone, marketplace, mobile internet dan lainnya. Penggunaan berbagai produk IT ke dalam sektor tersebut, berdampak terhadap pola relasi antara pengguna (user) dan penyedia jasa(provider). Perubahan-perubahan tersebut, memengaruhi tingkat kerawan data pribadi.
